Badan Hukum Pendidikan

Hari ini saya menonton berita yang menyebutkan tentang terjadinya aksi demo mahasiswa di berbagai kota menentang disahkannya RUU BHP. Sebelumnya, jujur saja saya tidak terlalu ‘ngeh’ terhadap berita-berita yang bermunculan akhir-akhir ini terkait dengan BHP. Tadi siang, sembari makan, teman-teman saya membicarakan masalah itu. Saya pun ikut mendengarkan.

Sehubungan dengan beberapa informasi yang saya dapatkan mengenai berita tersebut, saya merasa tidak ikut menjadi pihak yang kontra dalam menyikapi kenyataan telah disahkannya RUU BHP tersebut. Sepertinya, dengan adanya RUU tersebut, malahan akan semakin terjamin terjadinya subsidi silang di dalam suatu institusi pendidikan. Rasanya, pendapat bahwa hanya orang kaya saja yang boleh memperoleh pendidikan itu tidak sepenuhnya benar.

Saya perhatikan beberapa mahasiswa yang melakukan demo itu justru merupakan mahasiswa yang berasal dari institusi-institusi pendidikan yang telah menerapkan jalur khusus dalam penerimaan mahasiswa barunya sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi, mengapa baru sekarang mereka berdemo? Mengapa tidak dari dulu saja mereka berdemo kalau memang tidak setuju dengan kebijakan institusi pendidikannya untuk menerapkan jalur khusus dalam penerimaan mahasiswa baru?

Kampus saya, ITB, juga sudah menerapkan penerimaan mahasiswa baru dengan jalur khusus melalui USM selama beberapa tahun terakhir ini. Dan sepertinya sejauh ini tidak ada masalah. Mahasiswa juga fine-fine saja dengan kenyataan ini. Memang, mahasiswa yang masuk melalui jalur USM harus membayar dengan biaya yang lebih tinggi. Namun, biaya tersebut digunakan untuk mensubsidi mahasiswa-mahasiswa lain yang kurang mampu.

Mungkin saya akan berubah menjadi kontra terhadap disahkannya RUU BHP ini apabila di kemudian hari ternyata SPMB ditiadakan. Itu baru namanya ketidakadilan. Seseorang yang pintar pasti bisa memperoleh pendidikan yang layak walaupun keadaan ekonominya tidak memungkinkan. Kenyataan yang saya temui di kampus, banyak beasiswa yang bertebaran bagi mahasiswa-mahasiswa pintar dengan kemampuan ekonomi rendah.

Coba bayangkan apabila universitas tidak menarik bayaran dari mahasiswa dan hanya mengandalkan subsidi pemerintah. Berapa sih yang bisa diharapkan dari pemerintah? Pemerintah Indonesia, seperti yang telah kita ketahui, belum terlalu memperhatikan sektor pendidikan. Fasilitas kampus sudah pasti tidak akan memadai. Ujung-ujungnya mahasiswa juga yang dirugikan, bukan?

Uraian di atas hanya merupakan opini saya. Tidak ada maksud untuk menyalahkan aksi yang dibuat oleh rekan-rekan saya sesama mahasiswa. Mereka berhak untuk tidak setuju dengan segala kebijakan pemerintah. Perbedaan pendapat itu adalah suatu hal yang wajar. Saat ini kebetulan saya tidak sependapat dengan rekan-rekan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi menentang disahkannya RUU BHP tersebut.

Di kampus saya isu ini tidak terlalu heboh. Jadi, saya sebenarnya nyantai-nyantai saja. Tidak ada demo-demo di kampus saya. Mungkin teman-teman saya lebih concern dengan UAS daripada mengurusi masalah-masalah seperti itu. Hmmm..

Advertisements